Peran Ilmu Ushul Fiqh dalam Sistem Bank Syariah

Oleh : Reivanoza Berlian

Para pakar ekonomi syariah dan praktisi perbankan syariah, tidak cukup hanya mengetahui fikih muamalah dan aplikasinya saja, tetapi juga penting memahami ilmu ushul fiqh dan maqashid syariah dari setiap produk perbankan dan keuangan syariah. 

Para ulama juga sepakat bahwa ushul fiqh menduduki posisi penting sebagai landasan hukum syariah dalam aspek apapun. Bahkan, ilmu ushul fiqh sering disebut sebagai induk dalam ilmu syariah.

 

Menurut salah satu ulama kontemporer yaitu Iyad Ibn Nami al-Sulaimi menyatakan bahwa ushul fiqh adalah sekumpulan metode fikih yang bersifat global, cara mengelurakan hukum fikih, dan keadaan orang yang mengeluarkan hukum fikih.

Ilmu ushul fiqh memberikan pemahaman metodologi istinbat (penetapan hukum Islam) para ulama untuk merumuskan dan menetapkan suatu masalah hukum islam. Karena itu ushul fiqh juga dapat disebut sebagai yurisprudensi islam, yaitu metodologi ilmu hukum islam yang menghasilkan produk-produk hukum islam, menghasilkan fikih muamalah, fatwa-fatwa, dan regulasi.

Dikarenakan ushul fiqh disebut juga sebagai induk dari ilmu syariah, maka dapat juga dikatakan sebagai induk dari hukum hukum yang ada di dalam sistem perbankan syariah. Selain itu, keputusan tentang fikih muamalah keuangan dan ketentuannya pastilah menggunakan metodologi ushul fiqh.

Para ulama ekonomi syariah merupakan bagaian dari ulama mujtahid, karena ulama ekonomi syariah harus berijtihad untuk memecahkan berbagai persoalan ekonomi, seperti menjawab pertanyaan boleh tidaknya berbagai transaksi bisnis modern, halal haramnya suatu bisnis tertentu, serta memikirikan akad-akad yang relevan bagi lembaga keuangan syariah.

Pengembangan yang digunakan metodologi ilmu ekonomi syariah berbeda dengan pengembangan yang digunakan metodologi ilmu ekonomi konvensional.

Pengembangan yang digunakan ekonomi konvensional berdasarkan pada gejala-gejala ekonomi yang muncul dan bagaimana pengamatan yang telah dilakukan oleh para ahli ekonomi. Sedangkan pengembagan yang digunakan ekonomi syariah dikembangkan dari ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah, dan ijtihad.

Perbankan syari’ah masuk dalam kategori mu’amalah arti sempit yang mengatur hubungan manusia dengan harta benda identik dengan akad maliyah. Mâliyah berasal dari kata mâl berarti harta dan sering dimaksudkan dengan keuangan.

Jumlah ayat Al-Qur`an berbicara tentang mu’âmalah mâliyyah sangat terbatas hanya 70 ayat. Sementara masalah kontemporer berkenaan dengan mu’âmalah mâliyyah tersebut berkembang dan semakin kompleks.

Maka dalam membahas mu’âmalah dalam perbankan syari’ah tidak akan lepas dari kaidah fiqh yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu. Di Indonesia sendiri dalam pengguanan kaidah fiqh telah dicontohkan dalam pembuatan Fatwa DSN-MUI.

Bank syari’ah (Bank Islam) adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam, yang mengacu pada ketentuan-ketentuan AlQur`an dan Hadits. Bank syari’ah merupakan lembaga intermediary di mana terdapat kegiatan penghimpun dan penyalur dana yang semuanya menggunakan kaidah fiqh.

Dalam tulisan ini tidak semua membahas kegiatan penghimpunan penyaluran dana namun juga membahas pada penyaluran dana perbankan yang menggunakan ‘aqad qarḍ.

Secara Bahasa al- qarḍu berarti potongan (al-qaṭ’u) dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (muqtariḍ) dinamakan qarḍ karena ia adalah satu potongan dari harta orang yang meminjam (muqtariḍ). Qarḍ atau iqrâḍ secara etimologi berarti pinjaman.

Menurut fatwa DSN, al-qarḍ ialah, akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah.

Dasar hukum diperbolehkan transaksi dalam bentuk pinjaman terdapat dalam Al-Qur`an (Al- Quran Surat Al-Hadid ayat 18), Hadits (Hadits Riwayat Tirmidzi, 1975:599) dan ijma’ (Ulama telah menyepakati bahwa al qarḍ boleh dilakukan.

Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Hermawan, 2008: 267).

Peranan ilmu ushul fiqh dalam perbankan syariah tentu memiliki pengaruh yang sangat besar. Penetapan hukum halal haram sebuah produk atau boleh tidaknya suatu transaksi semuanya berasal dari fikih dimana ushul fiqh merupakan metodologinya.

Selain itu ushul fiqh juga memberikan kemampuan lebih bagi para ulama untuk menganalisis berbagai masalah yang aktual, kemudian menetapkan hukumnya. Di perbankan syari’ah diterapkan di akad penyaluran dana berupa qard yang dikenal dengan akad Qarḍu al-ḣasan dengan melihat kaidah fiqh berupa

وكل عقد قرض بأخذ منفعة فهو ربا

“Setiap akad qarḍ dengan mengambil manfaat adalah riba” (Sayyid Sabiq, 1977: 148).

Sehingga terdapat ‘aqd taṭawwu’i atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Dalam ilmu ushul fiqh, terdapat Maqashid Syariah yang berperan sebagai jantung dari ilmu ushul fiqh, karena itu maqashid syariah memiliki peranan yang penting dalam perumusan ekonomi islam.

Maqashid syariah ini pun juga disepakati oleh para ulama untuk menjadi syarat utama dalam memecahkan problematika ekonomi dan keuangan yang terus berkembang.

Maqashid syariah mengemban peranan ganda sebagai jantung ilmu ushul fiqh. Selain sebagai faktor utama dalam menentukan produk produk ekonomi syariah. Maqashid syariah juga berperan untuk memberikan pemahaman terhadap produk produk ekonomi islam yang lahir dari aktivitas ijtihad para ulama. **