Terastangerang.com—Para pemohon  PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) untuk perumahan skala kecil mandiri ke DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)  Kota Tangerang Selatan (Tangsel) saat ini, harus rela menunggu prosesnya hingga adanya review sejumlah pasal yang ada di Perwal 89 tahun 2022 tersebut.

Untuk diketahui, Perwal 89 tahun 2022 merupakan perubahan atas Perwal Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembangunan serta Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Skala Kecil Mandiri.

Menyoal Perwal 89 Tahun 2022 yang saat ini menjadi penghambat proses PBG bagi developer perumahan skala kecil mandiri, Pihak DPMPTSP Tangsel melalui Kepala Bidang KRK(Keterangan Rencana Kota), Lucky Trisyahnura kepada terastangerang.com membenarkan bahwa saat ini, ada sejumlah pemohon PBG yang terhambat penerbitan PBG atas konsekuensi pemberlakuan Perwal 89 tahun 2022.

“Kalau dulu berapa pun pecah sertipikat bisa kita proses PBG nya. Dengan adanya Perwal 89 Tahun 2022 ada batasan unit. Otomatis yang sudah pecah sertipikat ini statusnya ngegantung,” kata Lucky, diruang kerjanya, Kamis, 14 Juni 2024.

Lucky menjelaskan, bahwa pihaknya juga melakukan koordinasi dengan OPD teknis yang menangani masalah perumahan dan tata ruang. Untuk mereview pasal mana nanti dalam Perwal tersebut yang akan diubah agar bisa mengakomodir kepentingan masyarakat dalam pengurusan PBG.

Dengan adanya Perwal 89 Tahun 2022, pihak pengembang perumahan skala kecil, sambung Lucky, kini tidak bisa sembarangan melakukan pecah sertipikat. Hingga saat ini, ada seratusan pemohon yang sudah mendaftar ke PTSP namun belum bisa diproses.

“Ada seratusan itu yang mereka sudah daftar. Tapi kalau pemohon yang datang ke PTSP  dan tertolak bisa lebih. Untuk yang sudah terdaftar, prosesnya ada di tata ruang tapi kemungkinan masih menggantung,” ujarnya.

Lucky menerangkan, bahwa proses PBG bagi pelaku usaha property skala kecil mandiri terhambat, kemungkinan sekitar satu tahun, sejak Perwal 89 Tahun 2022 mulai diberlakukan.

Mereka yang terhambat lantaran dalam pasal 2 Perwal 89, kriteria perumahan skala kecil mandiri, yakni kumpulan rumah tapak dengan jumlah paling sedikit 15 unit dengan luas tanah perencanaan sampai dengan 5.000 meter persegi.

“Dulu pecah sertipikat berapa saja bisa langsung oleh BPN. Kalau sekarang, pecah sertipikat 14 unit ke atas itu tidak bisa langsung ke BPN, karena wajib ada siteplan dulu dari Pemda,” jelasnya.

Dikatakan Lucky, DPMPTSP tetap mengupayakan  ada perubahan pada Perwal 89 tersebut,  agar si pemohon bisa proses. Menurutnya, yang mengalami kendala, kemungkinan karena proses PBG yang dilakukan dengan cara bertahap. Sehingga terbentur ketentuan di Perwal yang baru.

“Jika sedari dulu didaftarkan mungkin tidak ada yang tertahan seperti sekarang ini ,” pungkasnya.

Dalam Perwal 89 Tahun 2022, Pasal 61  berbunyi;  pada saat Perwal kota ini mulai berlaku, pelaku pembangunan yang sedang atau melakukan pemecahan sertipikat kepada Kantor Pertanahan, dapat mengajukan permohonan PBG paling lama sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.

Selanjutnya, diantara pasal Pasal 61 dan pasal 62 disisipkan 1 pasal 61 A yang berbunyi,” Dalam hal pelaku pembangunan yang sedang atau telah melakukan pemecahan sertifikat kepada Kantor Pertanahan dan tidak mengajukan permohonan PBG sampai dengan batas waktu  31 oktober 2022. Maka tatacara perencanaan pembangunan serta penyerahan PSU dilakukan berdasarkan ketentuan Perwal 89 Tahun 2022.

Mandegnya proses PBG bagi perumahan skala kecil mandiri tentunya akan berimbas terhadap iklim investasi di sektor property. Dan mandegnya pendapatan retribusi dari sektor PBG sehingga berdampak kepada perolehan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Tangsel.

(mln)