Terastangerang.com,- Delegasi Indonesia mendorong implementasi kesetaraan pemberdayaan perempuan dan pengurangan kemiskinan pada sidang Commission on the Status of Women (CSW) ke-68 pada 11-22 Maret 2024, di New York, Amerika Serikat (AS).
Presiden Direktur & CEO PT. XL Axiata Tbk sekaligus Co-Chair W20 Indonesia 2022, Dian Siswarini menghadiri Sidang Commission on the Status of Women (CSW) ke-68 mewakili Indonesia dalam sesi side event Addressing Poverty, Strengthening Institutions and Financing for Women Empowerment, bersama Kementerian PPPA RI dan Kongres Wanita Indonesia (Kowani).
Dian menyampaikan makalah The Role of Women in Entrepreneurship, yang pada intinya adalah bagaimana menemukan solusi yang dapat dilakukan untuk mendorong pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan guna menekan angka kemiskinan.
Solusi tersebut antara lain berupa memberikan edukasi dan konsultasi, memberikan kemudahan akses keuangan dan akses supply chain kepada perempuan yang berwirausaha, termasuk pemilik UMKM, sehingga mereka bisa memiliki bekal yang lebih untuk membesarkan usahanya.
“Pemberdayaan perempuan melalui program kewirausahaan diharapkan akan mampu membantu menurunkan jumlah perempuan Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan,” kata Dian dalam keterangan tertulis yang diterima terastangerang.com, Jumat (10/5/24).
Ia juga memberikan sharing untuk audience dari berbagai negara tentang pencapaian program Sisternet untuk mendukung womenpreneur melalui berbagai kelas, diskusi intensif bersama komunitas para pemilik usaha, juga berbagai fasilitas tambahan untuk mendukung UMKM perempuan dalam kaitannya dengan inklusi keuangan.
“Sisternet telah mendukung lebih dari 3.000 UMKM, 1.000 kelas, dan lebih dari 500.000 perempuan Indonesia sudah merasakan manfaat serta #Jadilebihbaik dari program Sisternet,” lanjut Dian.
Sementara, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Lenny N. Rosalin mewakili Menteri PPPA, menyampaikan pernyataan Pemerintah Indonesia yang memberikan perhatian serius terkait isu pengentasan kemiskinan.
Meski isu kemiskinan memberikan dampak negatif terhadap seluruh masyarakat, baik laki-laki, perempuan, juga anak-anak, tetapi dampak yang lebih besar dan tidak proporsional harus dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan.
Oleh karena itu, delegasi Indonesia terus memperjuangkan pengentasan kemiskinan sebagai upaya membebaskan mereka dari kemiskinan dan dampaknya.
Lenny menyampaikan, salah satu upaya pengentasan kemiskinan, terutama bagi perempuan dan anak perempuan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah mewujudkan perencanaan penganggaran yang berperspektif gender melalui pengesahan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Lebih lanjut, Lenny mengatakan, pada 2021, pihaknya telah melakukan revitalisasi kebijakan pengarusutamaan gender dengan menyusun strategi nasional baru untuk memperkuat mekanisme kelembagaan, yaitu: penyusunan Rencana Aksi Kesetaraan Gender; integrasi perspektif gender dalam kebijakan strategis dan sektoral; pengembangan instrumen; peningkatan sumber daya manusia; dan penguatan lingkungan strategis.
“Melalui strategi tersebut, Pemerintah Indonesia telah memasukkan perspektif gender yang komprehensif. Tidak hanya dalam proses perencanaan dan penganggaran, tetapi juga dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, audit, dan pelaporan pertanggungjawaban,” kata Lenny. (mul)
