TERASTANGERANG– Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid menegaskan, bahwa stunting merupakan tanggungjawab bersama, baik pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat.

Menurut Sekda, semua komponen harus saling bekerjasama dan berpartisipasi secara aktif sehingga program penanganan stunting bisa berjalan dan tuntas.

“Stunting merupakan tanggung jawab kita bersama. Semua harus aktif berpartisipasi karena masa depan anak bangsa harus cerdas sehat dan memiliki gizi yang cukup,” ungkap Maesyal Rasyid saat membuka kegiatan Deseminasi Audit Kasus Stunting 2 Tingkat Kabupaten Tangerang. Acara tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Wareng, Selasa (27/12/22).

Sekda menjelaskan, saat ini Pemkab Tangerang terus berupaya keras menekan angka kasus stanting yang dimulai dari penanganan gizi balita, penangan sanitasi lingkungan dan pemeriksaan calon pengantin.

Lanjut dia, para calon pangantin nantinya akan diberikan pengarahan bagaimana bereproduksi yang baik dan pentingnya gizi sehingga nantinya mampu menghasilkan keturunan yang sehat.

“Kita mulai membina calon pengantin tentang reproduksi dan pentingnya gizi, supaya nantinya mereka bisa melahirkan generasi yang sehat dan mengerti akan pentingnya gizi untuk anak,” tutur Sekda.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi menjelaskan, di tahun 2022 jumlah angka stunting tercatat sebanyak 9.600 kasus.

Jumlah tersebut, ungkap Hendra, jauh menurun dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 16.000an.

Hendra berharap, dengan soliditas dan sinergitas semua pemangku lebijakan dan masyarakat,  jumlah angka bisa ditekan sampai 10 persen di angka 7.000 hingga 8.000 kasus di tahun 2023 mendatang, atau bahkan bisa zero stunting.

“Di tahun 2023 kita berharap angka stunting bisa turun 10 persen. Dari tahun 2022, dengan angka dari 9.600 menjadi  7000 hingga 8000 kasus. Dan setiap tahunnya angka stunting terus menurun,” ungkap Hendra.

Hendra menegaskan, Pemerintah Kabupaten Tangerang bahkan telah melebihi target yang diminta oleh Pemerintah Pusat, dimana setiap daerah harus menekan angka stunting minimal 14 persen dari jumlah balita di daerah.

Memurut dia, untuk menekan angka stunting, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah membangun jamban sehat, membenahi rumah kumuh dan meminta setiap pemerintah desa menggulirkan ADDnya untuk dialokasikan kepada warganya yang stunting.

“Kalau kita sudah di bawah 14 persen. Tapi kita tetap fokus untuk menurunkannya lagi sampai angka stunting benar-benar hilang,” ujarnya.(rls/T1)