Terastangerang.com – Satu dekade penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus memastikan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Salah satu terobosan terkini yang mendapat sambutan positif dari peserta adalah inovasi Anjungan Mandiri JKN (AMAN JKN).

Perangkat ini digunakan sebagai sarana pelayanan peserta dalam memperoleh informasi kepesertaan tanpa perlu mengambil nomor antrean untuk dilayani petugas frontliner.

Baca Juga:Cegah HIV dan Narkoba, Indah Kiat Bersama Eka Hospital Gelar Penyuluhan Kesehatan di Pakualam

“AMAN JKN memberikan solusi praktis bagi peserta untuk memperoleh informasi kepesertaan secara mandiri di kantor cabang. Inovasi ini sebagai wujud implementasi transformasi digital. Peserta JKN dapat mengakses layanan dengan lebih mudah, cepat dan efisien. Peserta tidak perlu lagi mengambil nomor antrean dan bertemu petugas di loket sekadar memastikan status kepesertaannya. Berbagai fitur informasi terkait Program JKN telah disediakan melalui perangkat ini,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tigaraksa, Herman Indratmo pada Senin (29/11).

Lebih lanjut, Herman menjelaskan terdapat enam fitur yang tersedia di AMAN JKN, yaitu status peserta, tagihan iuran, virtual account, info JKN, cari lokasi Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan perubahan data.

Dalam mengoperasikannya, peserta cukup memasukkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor Kartu JKN dan tanggal lahir.

Baca Juga:PHBS Jadi Langkah Penting Tuntaskan Stunting di Kabupaten Tangerang

Informasi yang dibutuhkan peserta dapat diketahui secara realtime di layar monitor. Herman juga memastikan bahwa berbagai fitur yang tersedia di AMAN JKN sangat ramah dan mudah digunakan oleh peserta.

“Untuk memanfaatkan fitur ini, peserta akan diarahkan oleh satpam untuk memasukkan data di layar monitor. Kemudian, data yang dibutuhkan dapat dilihat langsung oleh peserta. AMAN JKN juga menyediakan berbagai informasi terkait Program JKN, seperti pemanfaatan Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), reaktivasi Kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran JKN,” jelas Herman.

Tidak hanya itu, kehadiran AMAN JKN juga mendapat sambutan positif dari peserta yang datang ke kantor cabang. Monita (25), salah satu peserta JKN yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Tangerang ini turut mengapresiasi keberadaan AMAN JKN. Inovasi ini dinilai sangat praktis dan memudahkan peserta yang tidak memiliki banyak waktu untuk mengakses layanan administrasi. Melalui alur layanan yang dipersingkat, peserta akan tetap mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan.

“Saya datang ke sini untuk mengecek status kepesertaan orang tua. Ini kali pertama saya datang mengurus ke kantor cabang. Begitu datang saya bertemu dengan satpam, ditanyakan kebutuhannya, kemudian saya diarahkan ke layanan AMAN JKN ini. Dikatakan oleh petugas kalau sekadar cek status kepesertaan tidak perlu mengambil nomor antrean dan dilayani oleh petugas di loket. Perangkat ini sangat memudahkan saya karena pelayanannya lebih efisien. Sehingga, saya bisa menghemat waktu lebih banyak,’’ ucap Monita.

Lebih lanjut, Monita menyebut tersedianya AMAN JKN di kantor cabang telah memberikan solusi kepada masyarakat. Fitur dan penggunaannya yang mudah tidak hanya untuk kalangan muda yang lebih akrab dengan teknologi.

Namun, berbagai lapisan masyarakat juga dapat merasakan manfaat langsung dari kemudahan layanan ini. Monita juga mengimbau agar masyarakat dapat mendukung keberlangsungan Program JKN dan memanfaatkan beragam inovasi yang telah dihadirkan oleh BPJS Kesehatan.

“AMAN JKN menjadi bukti nyata dan komitmen dari BPJS Kesehatan untuk menyediakan layanan yang terjangkau, efisien dan inovatif bagi masyarakat. Tentunya akan memiliki dampak yang besar bagi peserta. Terutama di era digital saat ini yang kehadirannya sangat dibutuhkan untuk memudahkan akses layanan bagi masyarakat. Menurut saya, BPJS Kesehatan juga membuktikan bahwa kesehatan yang baik bukan hanya hak, tetapi juga kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara berkualitas,” tutup Monita. (rls)